Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa mengaku dekat dengan Hakim Syarifuddin. "Saya dekat sebagai hakim. Kedekatan tak selalu diartikan menyetujui segala perbuatannya," kata Harifin di Jakarta, Jumat, 10 Juni 2011.

Harifin mengenal Syarifuddin ketika menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Janeponto, Sulawesi Selatan. Saat itu dia menjadi kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Syarifuddin dinilai sukses menjalankan penegakan hukum yang rawan kejahatan. "Karena keberhasilan dan keberanian, dia dipindahkan ke PN Makassar," kata Harifin.

Selama di Makassar, lanjut Harifin, Syarifuddin juga mendapat laporan bahwa dia mampu meredam aksi demonstrasi. Namun, setelah itu dia tak terlalu mengikuti perkembangan karier Syarifuddin.

Dan rupanya, Harifin tak terlalu heran atas ditangkapnya Syarifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tentu dengan beberapa laporan sebelum peristiwa ini terjadi, saya sudah memutuskan dia pindah dari Jakarta," kata Harifin.

Ditanya pendapatnya mengenai kasus yang menimpa kolega sedaerahnya itu, Harifin hanya berkomentar seseorang bisa berubah tanpa diketahui teman atau orang-orang di sekitarnya. "Dulu baik, sekarang bisa jelek, dulu jelek sekarang baik," kata Harifin. "Jangan dikaitkan karena saya kenal dia."

Syarifuddin Umar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Rabu malam, 1 Juni 2011. Sehari kemudian, Syarifuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan hakim. Dari rumahnya, penyidik menyita uang tunai Rp 392 juta, US$ 116.128, Sin$ 245 ribu, serta belasan ribu uang Kamboja dan Thailand.

KPK juga menangkap kurator kasus yang tengah ditangani Syarifuddin, Puguh Wirawan, di Pancoran, Jakarta Selatan. Syarifuddin ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, sedangkan Puguh dititipkan di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, Syarifuddin dan Puguh menjadi tersangka perkara penyitaan aset (boedel) pailit perusahaan garmen PT SCI. Syarifuddin diketahui mengeluarkan izin untuk penjualan aset dua bidang tanah di Bekasi senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar. Aset yang masuk putusan boedel pailit pada 2007 itu akan dijadikan non-boedel. "Dan itu harus atas seizin hakim pengawas Syarifuddin Umar. Penyerahan suap tersebut kami duga dalam rangka itu," kata Johan.

• Tempointeraktif