Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin kemarin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu pula dengan istrinya, Neneng Sriwahyuni, yang juga tak menemui penyidik KPK. "Kami akan memanggilnya kembali," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, kemarin.
Pasangan itu dipanggil dalam kasus berbeda. Nazaruddin bakal dimintai keterangan tentang kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Proyek yang dianggarkan pada 2007 itu bernilai Rp 142 miliar.
Adapun Neneng dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya dan pekerjaan supervisi pembangkit listrik. Proyek pada 2008 ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurut Johan, KPK sudah mengirim surat panggilan kepada keduanya. Surat dikirimkan ke empat alamat, yaitu ke rumah Nazaruddin di Jalan Pejaten Raya, Jakarta Selatan; ke Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat; Sekretaris Jenderal DPR; dan Komisi Energi DPR.
Nazaruddin, kata Johan, tak bisa dipanggil paksa karena status kasusnya masih dalam penyelidikan. "Pemanggilan paksa itu di tingkat penyidikan. Kalau penyelidikan tidak," katanya. Adapun Neneng sangat bisa dipanggil paksa. "Kalau tidak hadir di pemanggilan berikutnya, pada pemanggilan ketiga akan dijemput paksa," kata Johan. "Agak berbeda antara kasus Neneng dan suaminya."
KPK masih punya kasus lain untuk memeriksa Nazaruddin pada Senin mendatang. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Nilai suap yang ditangani KPK sebesar Rp 3,2 miliar dengan tiga tersangka. Mereka adalah Wafid Muharam, Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga; Direktur PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris; dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.
Nazaruddin terbang ke Singapura sehari sebelum dicekal. Sementara itu, Neneng dicekal sekitar sepekan setelah berada di Negeri Singa. Upaya memulangkan dia telah dilakukan oleh pengurus Partai Demokrat, tapi gagal. "Mereka berangkat bareng saat itu," ujar Ruhut Sitompul, salah satu pengurus Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tak mengetahui alasan Nazaruddin mangkir dari pemeriksaan KPK. "Saya tak tahu pasti alasannya, saya masih nunggu laporan dari tim," katanya di Surabaya kemarin.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati menyatakan tak bisa menjamin Nazaruddin datang. "Partai tak jamin, itu urusan pribadi," ujarnya. "Tak ada undang-undang yang mewajibkan partai menghadirkan orang, sekalipun kadernya, untuk bersaksi."
• Tempointeraktif
Kelompok 78 Kukuh Calonkan George-Arifin
