Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyangkal aparat kecolongan kaburnya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura sejak 23 Mei 2011. Sementara, surat cegah tangkal (cekal) baru diterbitkan kementeriannya pada 24 Mei 2011.
"Jangan menafsirkan begitu," kata Patrialis di kantornya, Jumat, 27 Mei 2011.
Mengenai surat permohonan cekal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Nazaruddin yang terkesan terlambat, Patrialis tak mau memberi komentar. Namun, dia menegaskan, pada intinya kementeriannya siap melakukan langkah cepat jika sewaktu-waktu KPK mengajukan surat cekal.
Menurut Patrialis, Direktorat Jenderal Imigrasi sebenarnya sangat fleksibel. "Kalau permintaan itu misalnya suratnya terlambat, ditelepon pun asal tahu identitasnya dan berwenang untuk itu, kami bisa melaksanakan (menerbitkan surat cekal)," kata Patrialis.
Dia memberi contoh, seandainya kelima pimpinan KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda yang sudah dikenalnya meminta bantuan mendadak lewat telepon terkait penerbitan surat cegah, pasti pihaknya akan segera melaksanakan permintaan tersebut. "Tapi, dengan catatan 1 x 24 jam suratnya sudah datang," kata Patrialis.
Selain menerbitkan surat cegah bepergian ke luar negeri untuk Nazaruddin, Kementerian Hukum dan HAM juga diminta KPK menerbitkan surat cekal bagi dua orang lainnya, Julianis dan Oktarina Furi. Julianis diduga sebagai anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri. Sedangkan Oktarina diduga sebagai staf Julianis.
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/27/brk,20110527-337188,id.html
