Mabes Polri menjamin akan bekerja profesional dan independen dalam penanganan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Polri juga menyatakan tidak akan menutup-nutupi kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna di Hotel Grand Clarion, Makassar, Makassar, Sabtu, 2 Juli 2011. "Kasus ini telah ditangani dengan baik dan Polri berjanji tidak akan menutup-nutupi proses penyelidikan kasus ini. Kami akan terbuka," tegas Komjen pol Nanan Soekarna.

Nanan mengakui, Polri sampai kini memang masih menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pemalsuan surat MK tersebut. Namun, hal itu masih bersifat sementara karena proses penyelidikan terus dilakukan.

Nanan menegaskan, penetapan seseorang menjadi tersangka bukan perkara mudah. Pasalnya, aparat penegah hukum harus betul-betul memiliki bukti yang kuat terlibat dalam sebuah kasus.

Pada kasus surat palsu MK, Polri menilai baru terdapat satu orang yang betul-betul memiliki alat bukti kuat yang menunjukan keterlibatan tersangka dalam kasus itu.

"Makanya kita tunggu saja prosesnya. Yang pasti Polri akan memproses sesuai prosedur hukum yang ada," tambahnya.

Nanan menjamin, tim yang menangani sebuah kasus adalah tim terbaik. Mabes Polri telah meminta kepada tim ini untuk sekuat tenaga menangani sebuah kasus. Mereka juga diingatkan untuk tetap independen, tidak boleh dicampuri dan tidak menerima titipan dari siapa pun, termasuk Kapolri dan Wakapolri.

"Tinggal kami minta agar mereka tetap diawasi agar tidak macam-macam. Karena mereka juga manusia dan jika tidak diawasi, maka seseorang bisa terpengaruh pada godaan duniawi," pungkas Ketua Umum HDCI ini.

• VIVAnews