Ketua DPP Demokrat Kastorius Sinaga meminta Nazaruddin bersikap ksatria dan menepati janji untuk kembali ke tanah air, guna mengklarifikasi dan membela diri terhadap berbagai kasus hukum yang membelitnya. Menurutnya, hal itu lebih bermanfaat ketimbang Nazaruddin melempar berbagai manuver lewat BlackBerry Messenger (BBM) dari Singapura.

“Demokrat mendesak Nazaruddin bersikap gentleman, bukannya malah mengaburkan masalah dengan melakukan berbagai manuver lewat BBM,” kata Kastorius kepada VIVAnews, Jumat 1 Juli 2011. Ia menyatakan, manuver Nazaruddin yang menyerang sejumlah petinggi Demokrat, pada akhirnya justru akan berimbas negatif pada dirinya sendiri.

“Dia menyerang Andi Mallarangeng. Belakangan ia juga menyerang Anas Urbaningrum dengan mengatakan, Anas mendapat kucuran dana,” ujar Kastorius. Semua manuver Nazaruddin itu, tegas Kastorius, hanya akan semakin mengucilkan Nazaruddin dari Partai Demokrat. Padahal, imbuhnya, Demokrat berprasangka baik kepada Nazaruddin.

Kamis 30 Juni 2011 kemarin, KPK menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan suap Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, bukti-bukti dan argumen-argumen hukum yang ada telah mencukupi untuk menetapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka.

Kastorius yakin, langkah KPK menaikkan status Nazaruddin dari saksi menjadi tersangka, dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat. “Peran Nazaruddin pastilah sangat vital dalam pengungkapan kasus Seskemenpora,” ujar dia. Oleh karena itu, Kastorius menjamin, Demokrat akan membantu semampu mereka apabila KPK membutuhkan keterangan dari kader-kader Demokrat.

“Kami akan kooperatif. Kami dukung KPK menjalankan proses hukum dengan sekomprehensif mungkin,” tegas Kastorius. Ia menambahkan, perintah Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menangkap Nazaruddin, adalah bukti keseriusan Demokrat dalam menegakkan hukum.

KPK sendiri mengakui kesulitan menghadirkan Nazaruddin ke Indonesia, sejak yang bersangkutan terbang ke Singapura untuk berobat 23 Mei 2011 lalu. KPK berharap, Presiden Yudhoyono dapat turun tangan untuk membantu pemulangan Nazaruddin. “Bagus sekali kalau Presiden bisa Government to Government dengan negara yang diduga menjadi tempat bersembunyi Pak Nazar,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menarik paspor Nazaruddin atas permintaan KPK. Dengan demikian, Nazaruddin dianggap sebagai warga negara ilegal di negara yang ditempatinya.

Namun pengacara Nazaruddin, OC Kaligis, menyatakan bahwa Nazaruddin tetap akan tinggal di Singapura. "Dia tidak akan pulang. Dia akan menyiapkan perlawanan hukum dari Singapura," tegas Kaligis.

• VIVAnews