tv1one
Partai Golkar menilai tugas pemberantasan terorisme yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri tidak diimbangi dengan dana yang memadai. Karena itu Golkar melalui Badan anggaran akan memperjuangkan penambahan dana bagi pasukan anti-teror itu."Jumlah dana minim. Saya ketahui dana Densus di RAPBN cuma Rp9 miliar pertahun. Ini harus diatasi," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin 27 September 2010.
Menurut Aburizal, keamanan bukan masalah main-main. Maka itu, Fraksi Golkar akan memperjuangkan penambahan dana Densus 88 di DPR. Golkar akan berupaya keras dana tim pemberantas teroris itu dinaikkan menjadi Rp60 miliar pertahun.
"Saya dapat informasi dari Fraksi (Golkar), Densus butuh Rp 60 M pertahun, sementara sekarang baru Rp 9 M," kata Aburizal. Penyergapan terakhir Densus pasca-perampokan Bank CIMB Niaga pada 18 Agustus lalu di Medan. Belakangan, gerombolan teroris itu pernah berlatih di kamp militer teroris di Janto, Aceh.
Aburizal menegaskan, usulan kenaikan dana bagi Densus 88 agar kinerja penanggulangan teror menjadi lebih baik. "Jangan masalah anti-teror terhambat masalah dana. Persoalan keamanan terkait ini juga terkait ekonomi usaha, dan lain sebagainya," kata Aburizal.
Selain masalah dana Densus, politisi yang akrab disapa Ical ini juga meminta dana pertahanan menjadi perhatian khusus pemerintah. Ical melansir maraknya dugaan pelanggaran pelanggaran batas wilayah yang terjadi belakangan ini.
"Anggaran pertahanan kita kecil. Padahal pertahanan penting bagi menjaga kedaulatan negara. Untuk masalah ini kita tidak bisa main-main. Kita bicarakan masalah alutsista (peralatan utama sistem persenjataan) kebutuhan personel dan sebagainya," tandasnya.
VIVAnews
