Showing posts with label Pilpres 2014. Show all posts

Secara filosofis, syarat bahwa calon kepala daerah harus memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan politik adalah sesuatu yang bisa dipahami. Namun, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengingatkan, keinginan untuk memasukkannya dalam undang-undang bukanlah persoalan mudah.

"Bahwa mungkin ada kebutuhan filosofis atau kebutuhan empiris, iya. Tapi tidak dengan mudah begitu saja bisa dinormakan dalam hukum positif," sebut Irman, Jumat (27/7/2012).

Irman sependapat bahwa usur pengalaman memang penting dalam pengelolaan negara. Namun, keinginan semacam itu tidak perlu menjadi hukum tertulis, tetapi cukuplah menjadi pemahaman dan desain yang hidup secara alamiah dalam pengisian jabatan negara, terutama untuk posisi yang dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Irman, selama kepala daerah merupakan elected official yang dipilih melalui pemilihan umum, mencantumkan syarat pengalaman akan menjadi hal yang akan mengamputasi hak-hak rakyat untuk duduk dalam pemerintahan dan hak untuk dipilih.

Dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Daerah, mengemuka soal syarat pengalaman dalam pemerintahan dan politik sekurang-kurangnya lima tahun untuk calon kepala daerah. Klausul itu diyakini akan menjadi salah satu penunjang perbaikan kualitas kepala daerah, juga mendorong partai politik melakukan perekrutan terukur.

KOMPAS

HOME TV1ONE

BERITA LAINNYA:

Tetap Membantah Pernah BBM-an dengan Rosa

Remaja Cantik Tawarkan Keperawanan Rp 112 Juta

Inilah Tiga Cara Penjahat Dapatkan Senjata Api Ilegal

Senjata Api Marak, Polisi Didesak Gelar Razia

Keluarga Korban Beber Sejumlah Bukti Fatwa Cabul Habib HasanAngelina Sondakh

KPK Periksa Wartawan LKBN Antara terkait Perkara Angelina Sondakh

586.047 Liter BBM Diselewengkan pada Januari-April

Chris John Tinggal Lima Kali Pertahankan Gelarnya

Daud Yordan Juara Dunia Kelas Bulu Organisasi Tinju Dunia (IBO) setelah menang KO pada ronde kedua

Angelina Sondakh Tidak Minta Bantuan Hukum ke Demokrat

DPP Partai Demokrat Jenguk Angelina Sondakh

Kader Terjerat Korupsi, Demokrat Tetap Yakin Menang Pemilu

Inilah Sebagian Data Aliran Uang ke Angelina Sondakh

Tawaran "Justice Collaborator" Bukti KPK Tak Mampu

Angelina Mengaku Tidak Tahu Istilah "Apel Malang", "Apel Washington", dan "Ketua Besar"

Selengkapnya...

Presiden Puji Semboyan Baru Polisi dan Jaksa

Korps Bhayangkara atau Kepolisian RI yang dikenal dengan semboyan Tribrata serta Korps Adhyaksa atau Kejaksaan Agung RI dengan semboyan terkenalnya, Tri Krama Adhyaksa, ternyata memiliki semboyan baru. Semboyan baru itu adalah "Bisa menolak perintah atasan, yang nyata-nyata melanggar hukum".

Demikian semboyan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para wartawan seusai menggelar Sidang Kabinet di Kejagung, Jakarta, Rabu (25/7/2012). Atas semboyan baru ini, Kepala Negara memberikan pujian.

"Saya dukung penuh 100 persen," kata Presiden

Presiden meminta jajaran Polri dan Kejagung untuk berani menolak perintah atasan yang melanggar hukum dan perundang-undangan. Menurut Kepala Negara, hal tersebut tak tergolong insubordinasi atau pembangkangan.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengaku menerima laporan soal penindakan jaksa yang telah melanggar ketentuan dan hukum. Total ada 120 jaksa dan 63 pegawai tata usaha yang diberikan sanksi.

Para pimpinan Korps Bhayangkara dan Korps Adhyaksa diminta terus melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan pemerasan. Presiden mengaku menerima banyak SMS dan surat dari masyarakat yang mengeluhkan pemerasan kerap dilakukan oleh oknum jaksa dan polisi.

"Beri tindakan," kata Presiden.

Sementara itu, Presiden juga meminta pimpinan Polri dan Kejagung memberikan penghargaan bagi anggotanya yang melakukan pengabdian kerja.

KOMPAS

HOME TV1ONE

BERITA LAINNYA:

Tetap Membantah Pernah BBM-an dengan Rosa

Remaja Cantik Tawarkan Keperawanan Rp 112 Juta

Inilah Tiga Cara Penjahat Dapatkan Senjata Api Ilegal

Senjata Api Marak, Polisi Didesak Gelar Razia

Keluarga Korban Beber Sejumlah Bukti Fatwa Cabul Habib HasanAngelina Sondakh

KPK Periksa Wartawan LKBN Antara terkait Perkara Angelina Sondakh

586.047 Liter BBM Diselewengkan pada Januari-April

Chris John Tinggal Lima Kali Pertahankan Gelarnya

Daud Yordan Juara Dunia Kelas Bulu Organisasi Tinju Dunia (IBO) setelah menang KO pada ronde kedua

Angelina Sondakh Tidak Minta Bantuan Hukum ke Demokrat

DPP Partai Demokrat Jenguk Angelina Sondakh

Kader Terjerat Korupsi, Demokrat Tetap Yakin Menang Pemilu

Inilah Sebagian Data Aliran Uang ke Angelina Sondakh

Tawaran "Justice Collaborator" Bukti KPK Tak Mampu

Angelina Mengaku Tidak Tahu Istilah "Apel Malang", "Apel Washington", dan "Ketua Besar"

Selengkapnya...

Kekerasan, Indikator Kepemimpinan Tidak Efektif

Kekerasan demi kekerasan terjadi. Kekerasan yang terjadi tidak ditindak tuntas. Lemahnya penegakan hukum menandakan kepemimpinan di Indonesia tidak efektif.

"Pemimpin seharusnya tidak hanya mengimbau, sebaliknya bertindak sesuai amanat konstitusi, untuk memberi perlindungan dan rasa aman kepada semua warga negara," tutur Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr, Rabu (25/7/2012), di Jakarta.

Selama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak mengimbau dan memberi instruksi.

Hari ini, SBY meminta Kejaksaan Agung mempelajari rekomendasi Komnas HAM soal kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966. SBY juga meminta Badan Pertanahan Nasional menangani konflik tanah yang terjadi di mana-mana. Beberapa kasus kekerasan yang menimpa kelompok minoritas juga tidak tertangani dengan memuaskan.

Amanat konstitusi untuk melindungi warga negara, kata Benny, seharusnya dijalankan dengan mendorong tata kelola penegakan hukum.

Pertama, pemimpin harus memiliki niat politik untuk memutus tali kekerasan melalui pendidikan nilai-nilai antikekerasan serta menegakkan hukum.

"Ini tidak pernah menjadi acuan kebijakan, sekadar wacana," kata Benny.

Aturan, lanjut Benny, sebenarnya sudah cukup. Namun, tiadanya kehendak menjalankan aturan itu belum terlihat. Salah satu faktor penentunya adalah pada kepemimpinan yang reaktif, bukan proaktif untuk menegakkan hukum.

KOMPAS

HOME TV1ONE

BERITA LAINNYA:

Tetap Membantah Pernah BBM-an dengan Rosa

Remaja Cantik Tawarkan Keperawanan Rp 112 Juta

Inilah Tiga Cara Penjahat Dapatkan Senjata Api Ilegal

Senjata Api Marak, Polisi Didesak Gelar Razia

Keluarga Korban Beber Sejumlah Bukti Fatwa Cabul Habib HasanAngelina Sondakh

KPK Periksa Wartawan LKBN Antara terkait Perkara Angelina Sondakh

586.047 Liter BBM Diselewengkan pada Januari-April

Chris John Tinggal Lima Kali Pertahankan Gelarnya

Daud Yordan Juara Dunia Kelas Bulu Organisasi Tinju Dunia (IBO) setelah menang KO pada ronde kedua

Angelina Sondakh Tidak Minta Bantuan Hukum ke Demokrat

DPP Partai Demokrat Jenguk Angelina Sondakh

Kader Terjerat Korupsi, Demokrat Tetap Yakin Menang Pemilu

Inilah Sebagian Data Aliran Uang ke Angelina Sondakh

Tawaran "Justice Collaborator" Bukti KPK Tak Mampu

Angelina Mengaku Tidak Tahu Istilah "Apel Malang", "Apel Washington", dan "Ketua Besar"

Selengkapnya...

Ini 10 Capres Populer Pilihan Masyarakat

Lembaga Survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC), melalui hasil survei nasional "Tantangan Calon Presiden Populer", merilis 10 nama calon presiden populer pilihan masyarakat, Minggu (8/7/2012).

Kendati populer, para tokoh yang digadang-gadang bakal melaju pada ajang perebutan kursi presiden pada 2014 ini, memiliki elektabilitas yang rendah.

"Tidak ada tokoh yang secara spontan dipilih sebagai presiden oleh pemilih dengan jumlah yang cukup besar, misalnya di atas 20 persen seperti dialami SBY dua tahun menjelang pemilihan presiden pada 2009. Atau dibandingkan Mega menjelang 2009," kata peneliti SMRC Grace Natalie.

Menurut Grace, temuan survei ini menunjukkan bahwa belum ada tokoh yang kuat secara elektoral sehingga hal ini membuka peluang bagi calon alternatif yang belum melakukan sosialisasi.

Apalagi dari survei tersebut, sebanyak 60 persen responden mengatakan belum memutuskan soal calon presiden yang mereka pilih untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang.

Nama-nama ini terungkap ketika SMRC bertanya kepada 1.230 responden yang tersebar di seluruh Indonesia tentang siapa presiden yang mereka pilih jika pemilihan presiden berlangsung pada hari ini.

Responden yang mewakili populasi Indonesia diwawancara melalui tatap muka pada 20-30 Juni 2012. Margin of error survei nasional ini adalah -/+ 3 persen.

Berikut ini nama-namanya:

1. Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 10,6 persen pemilih

2. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebesar 8 persen pemilih

3. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie sebesar 4,4 persen pemilih

4. Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 4,3 persen pemilih

5. Ketua Umum PMI M Jusuf Kalla sebesar 3,7 persen pemilih

6. Ketua Dewan Pembina DPP Partai Nasional Demokrat Surya Paloh sebesar 1,4 persen pemilih

7. Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto sebesar 1,1 persen pemilih

8. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebesar 0,9 persen

9. Menteri BUMN Dahlan Iskan sebesar 0,9 persen

10. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebesar 0,7 persen suara.

KOMPAS