Pemerintah harus menindaklanjuti proses hukum terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua

Pemerintah diminta serius menangani konflik Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam konferensi pers bertajuk "Situasi HAM Caturwulan Pertama 2012: Melanjutkan Untuk Melanggar" di Cikini, Jakarta, hari ini.

Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati D Saptaningrum, mengatakan pemerintah harus menindaklanjuti proses hukum terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua.

"Misalnya pembentukan pengadilan HAM untuk kasus Wasior dan Wamena. Termasuk juga pembebasan tahanan politik di Papua," kata Indri.

Selain memproses kasus pelanggaran HAM di Papua, agenda dialog yang sudah direncanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat segera direalisasikan.

Yang tak kalah penting, Indri mengatakan aparat kepolisian diharapkan bisa memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak kekerasan dan penembakan yang sering terjadi di Papua.

"Kepolisian harus bersungguh-sungguh memberikan rasa aman pada masyarakat dengan melakukan tindakan yang mampu mencegah adanya kekerasan dan penembakan yang terus terjadi. Dalam operasi penegakan hukum, harus tetap memperhatikan jaminan hak asasi manusia," kata Indri.

BERITASATU.COM