Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi sudah menindaklanjuti pencabutan paspor Nunun Nurbaetie, tersangka kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.
Langkah yang ditempuh Direktorat adalah mengirim surat ke Kedutaan Singapura dan Thailand. "Kemarin sore, (Kamis, 26 Mei 2011) Dirjen Imigrasi langsung menindaklanjuti dengan mengirim surat ke kedutaan besar kita di Singapura dan Thailand," kata Patrialis di Jakarta Convention Center, Jumat, 27 Mei 2011.
Kemarin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencabutan paspor Nunun Nurbaetie. Hal itu menindaklanjuti surat dari KPK.
Patrialis mengatakan, setelah surat dikirim, Duta Besar Indonesia di kedua negara itu akan menindaklanjutinya. "Komandan kita kan Dubes. Maka, koordinasinya sama Dubes. Nanti dubes akan perintahkan atase imigrasi yang ada di sana," kata Patrialis. Kedutaan telah diberikan tugas-tugas keimigrasian.
Meski Imigrasi telah mencabut paspor Nunun, Patrialis mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa Nunun kembali pulang ke Indonesia. Kementeriaannya tidak punya kewenangan memaksa Nunun. "Yang bisa meminta Nunun kembali adalah instansi hukum lain seperti KPK," kata Patrialis.
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/27/brk,20110527-337202,id.html
