Sikap Adang Daradjatun yang enggan menjelaskan keberadaan istrinya, Nunun Nurbaeti dinilai menghambat proses penyidikan Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Namun hingga kini KPK belum berencana menggunakan kewenangannya untuk memidanakan bekas Wakil Kepala POlri itu. "Saya kira tak sampai seperti itu," kata Wakil Ketua KPK, Muhammad Jasin, Sabtu, 11 Juni 2011.

Nunun menjadi buronan KPK sejak beberapa bulan lalu. Istri Adang Daradjatun yang diduga terlibat kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom tahun 2004 itu diketahui pernah terpantau di sejumlah negara seperti Singapura, Kamboja dan Thailand. Namun proses perburuannya kembali luput dari pantauan KPK. Upaya KPK untuk menggali keterangan dari pihak keluarga ditolak dengan alasan paal 168 KUHAP.

Berdasarkan pasal itu, suami atau istri terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Perlakuan yang sama juga diberikan kepada keluarga sedarah sampai derajat ketiga dan saudara terdakwa yang memiliki hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara sampai derajat ketiga.

Namun ketentuan itu bertabrakan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 UU tersebut menjelaskan, siapapun yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dapat dijatuhi sanksi kurungan dan denda.

Jasin menjelaskan, penerapan pasal itu hingga kini belum disikapi pimpinan KPK. Upaya penelusuran Nunun masih mengandalkan jalur diplomatik dengan sejumlah negara yang diduga menjadi tempat persembunyian Nunun. "Yang jelas kita bekerja secara profesional dan proporsional, semuanya harus kita lakukan hati-hati," kata Jasin.

• Tempointeraktif