tv1one
Partai Golkar tidak keberatan jika PDIP memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah. Hanya, berubahnya haluan politik partai oposisi itu dikhawatirkan akan menciptakan keheningan demokrasi.
"Yang jadi soal, tidak ada lagi check and balance yang sehat. Hampir dipastikan, keputusan politik strategis bisa selesai di seperempat kamar. Artinya ada keheningan demokrasi. Itu yang akan terjadi," kata politisi senior Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Kamis, 21 Oktober 2010.
Sinyal bergabungnya PDIP ke koalisi itu mulai tampak pada Lebaran lalu saat Taufiq Kiemas dan Puan Maharani bersilaturahmi ke Istana. Meski demikian, Priyo sedikit ragu bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa dengan mudah haluan politiknya secepat itu.
Menurut Priyo, kuncinya ada di Megawati yang sudah terlanjur memiliki citra kuat sebagai oposisi. "Kemudian bisa dengan cepat berubah bergandeng tangan dengan Presiden Yudhoyono, saya masih spekulatif soal itu," ujarnya.
Golkar tak ingin mencampuri soal itu. Persoalan koalisi merupakan kewenangan presiden. "Itu yang memutuskan sepenuhnya adalah PDIP bersama Demokrat. Kami tidak ada pilihan lain, ya setuju saja," ujarnya.
Terbukanya Golkar terhadap PDIP juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun, Aburizal mengingatkan bahwa koalisi tidak diartikan sebagai bagi-bagi kekuasaan di kabinet. "Kabinet untuk orang-orang yang dinilai bagus. Bukan hanya bagi-bagi, bukan berdasarkan kursi. Tapi dari kemampuannya," ujarnya.
• VIVAnews
